Baca Juga
 |
| Mobil yang dibakar massa di Nagari Nagari Batu Bajanjang ,Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Senin (20/11). Mobil tersebut dibakar oleh warga yang menolak adanya proyek pembangunan energi panas bumi. |
Informasi yang dihimpun, kejadian ini berawal ketika rombongan PT Hitay Daya Energi mendatangi lokasi yang direncanakan menjadi tempat perkantoran dan lokasi pengeboran sekitar pukul 16.30 WIB dengan menggunakan 2 unit mobil. Namun, saat kembali dari lokasi proyek, rombongan itu justru sudah ditunggu oleh massa yang jumlahnya kian bertambah.
Warga yang marah memaksa seluruh rombongan pimpinan PT Hitay yang terdiri senior project manager Nofianto dan Heri untuk turun dari mobilnya.
5 orang berseragam loreng, baret ungu dan turun dengan membawa senjata laras panjang didampingi 3 orang berseragam loreng lainnya yang berada di mobil ke dua, tak mampu berbuat banyak ketika massa yang mulai marah mulai melempari mobil pimpinan Hitay tersebut dengan batu.
Hampir dua jam kedua pimpinan Hitay tersebut memilih bertahan di dalam mobil, meskipun massa terus melempari mobilnya dengan batu. Mobil kijang Innova BA 888 FR warna hitam itupun praktis menjadi sasaran empuk hujan batu hingga seluruh kacanya pecah.
“Tuntutannya adalah agar bapak Bupati datang menemuai mereka, kalau tak datang, kami tak dilepas,” kata Senior Project PT Hitay daya Energy, Nofianto lewan pesan WhatsAppnya.
Sementara itu, Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana Depari yang mendapat informasi itu dari masyarakat lain, langsung turun ke lokasi dengan membawa rombongan anggota Polres Solok. Barulah sesampainya rombongan
Kapolres di lokasi kejadian, para pimpinan PT Hitay turun dari mobilnya dan diamankan ke mobil Kapolres dan langsung dibawa ke mapolres Arosuka.
Pascakepergian Kapolres dan pimpinan Hitay, mobil innova yang sebelumnya ditumpangi oleh pimpinan PT Hitay tersebut itu langsung digulingkan warga ke dalam jurang yang berada di sisi kiri jalan dan membakar mobil tersebut.
“Kami mencoba meredam amarah massa. Namun, jumlah mereka terus bertambah. Sehingga aparat keamanan yang ada di lokasi tak mampu berbuat banyak karena yang berada di depan adalah para kaum ibu,” kata Camat Lembang jaya Ricky Carnova, yang dihubungi terpisah.
Diketahui, warga geram karena masalah ekplorasi panas bumi tersebut tidak kunjung selesai. Namun, pihak dari perusahan tetap melakukan aktivitas.
Sebelumnya, pada Rabu (13/9) ribuan massa yang tergabung dalam masyarakat Salingka, Gunung Talang mengepung Kantor Bupati Solok karena memprotes wacana proyek panas bumi. Aksi unjuk rasa juga berlanjut pada Senin (2/10) dengan tuntutan yang sama.
Amuk Massa di Kabupaten Solok, Ini Kata Kapolda
Terkait amuk massa di Nagari Nagari Batu Bajanjang ,Kecamatan Lembang Jaya, Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana Depari, mengatakan, sat kejadian ia langsung turun ke lokasi dengan membawa rombongan anggota Polres Solok, Senin (21/11).
Terhadap kejadian itu, Reh Ngenana Depari mengaku, peristiwa itu terjadi spontanitas. Karena sebelumnya rombongan PT Hitay ke lokasi hanya untuk melihat lokasi saja. Pasca kejadian itu, kata Kapolres situasi di Batu Bajanjang sudah kembali kondusif.
Semantara lokasi yang sebelumnya direncanakan menjadi lokasi perkantoran dipasangi police line (garis Polisi).
“Untuk sementara jalan ke lokasi ditutup dulu untuk aktifitas proyek. Kecuali bagi warga yang ingin ke ladangnya,” kata Kapolres Nana.Barulah sesampainya rombongan Kapolres di lokasi kejadian, para pimpinan PT Hitay turun dari mobilnya dan diamankan ke mobil Kapolres dan langsung dibawa ke mapolres Arosuka.
Pascakepergian Kapolres dan pimpinan Hitay, mobil innova yang sebelumnya ditumpangi oleh pimpinan PT Hitay tersebut itu langsung digulingkan warga ke dalam jurang yang berada di sisi kiri jalan dan membakar mobil tersebut.
”Kami mencoba meredam amarah massa, namun jumlah mereka terus bertambah. Sehingga aparat keamanan yang ada di lokasi tak mampu berbuat banyak karena yang berada di depan adalah para kaum ibu,” kata Camat Lembang jaya Ricky Carnova yang dihubungi terpisah.
Harus Berkoordinasi
Terpisah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal saat dihubungi menyebutkan, tiga orang perwakilan PT Hitay Daya Energy (HDE) yang sempat ditawan warga ketika melakukan survei lapangan ke lahan yang akan dijadikan lokasi pertambangan, sudah dilarang pihak Polres Solok Arosuka. Namun, ketiganya mengindahkan larangan itu, dan diam-diam, tanpa sepengetahuan pihak kepolisian, turun ke Nagari Batu Bajanjang ,Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Senin (20/11).
“Pihak PT HDE itu turun ke lapangan tanpa memberitahukan Polres Solok Arosuka sebagai pihak yang berkompeten dalam menjaga situasi dan kondisi di sana. Mereka pergi diam-diam. Pas kejadian, baru teriak-teriak telepon Kapolres,” terang Kapolda Sumbar, Senin (20/11) malam.
Disebutkan jenderal bintang dua itu, sebelumnya perwakilan PT HDE memang pernah mengutarakan rencana untuk melakukan survei ke Batu Bajanjang. Namun, tidak ada pemberitahuan, kapan waktu mereka akan turun ke lapangan.
 |
| Mobil yang dibakar massa di Nagari Nagari Batu Bajanjang ,Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Senin (20/11). Mobil tersebut dibakar oleh warga yang menolak adanya proyek pembangunan energi panas bumi. |
Ditambahkan Kapolda, Kapolres Solok Arosuka cepat mengintruksikan anggotanya agar melakukan upaya evakuasi. Sewaktu anggota tiba di lapangan, negosiasi dilakukan dengan warga yang menawan ketiganya.
“Gerak cepat anggota bisa meredam emosi masyarakat dan melakukan negoisasi yang alot agar ketiganya dilepaskan. Kalau tidak cepat, nyawa mereka bisa terancam,” lanjut Fakhrizal.
Setelah berhasil dievakuasi, mereka dibawa ke Mapolres Arosuka. Sedangkan mobilnya tidak bisa diselamatkan. “Ketiganya sekarang sudah di Padang dan tidak mengalami luka karena memang tidak ada pemukulan. Meski demikian, jajaran tetap mendalami peristiwa ini dan meminta keterangan pihak terkait, terutama tiga perwakilan PT HDE yang melakukan survei tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Fakhrizal.
PT HDE menurut Kapolda seharusnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ingin melakukan suatu tindakan di tengah suasana yang tidak kondusif. “Jangan main turun saja, tanpa berkoordinasi. Bagaimana kondisi di lapangan, itu petugas yang tahu,” tegas Kapolda.
Fakhrizal memastikan akan memberikan pengamanan jika koordinasi berjalan dan pihak yang akan menggarap proyek panas bumi itu memiliki izin yang jelas. Untuk sekarang, polisi memang tidak melakukan pengamanan khusus karena pekerjaannya belum berjalan. “Pasti diamankan kalau sudah bekerja dan mengantongi izin,” sebut Fakhrizal.
Dituturkan Kapolda, rencana pembangunan pembangkit panas bumi di selingkar Gunung Talang tersebut memang menimbulkan pro dan kontrak. Banyak masyarakat yang menolak. Walau ada juga yang setuju dengan rencana pembangunan itu. Para penolak, dengan jumlah massa yang banyak bahkan beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Kabupaten Solok agar proyek tersebut dihentikan.
“Beberapa kali pendekatan oleh pihak terkait kepada warga yang menolak, tidak membuahkan hasil. Masyarakat tetap ngotot menolak pembangunan yang dilakukan di tanah ulayat nagari itu. Masyarakat yang menolak ekplorasi keukeuh dengan sikapnya. Pokoknya menolak. Mereka dihantui ketakutan akan bencana alam akibat efek dari pembangunan. Segala macam mediasi mentok,” tutur putera Agam itu.
Jauh-jauh hari, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menilai rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi di wilayah Gunung Talang sangat berbahaya.
Didukung Pemerintah
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Maswar Dedi mengatakan, adanya rencana eksplorasi geothermal di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lambang Jaya merupakan suatu rencana yang sangat didukung oleh pemerintah. Sebab, hal ini merupakan salah satu kegiatan investasi yang dapat menambah pemasukan bagi daerah.
“Kegiatan geothermal merupakan kegiatan yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Hal ini karena, memanfaatkan panas bumi yang di olah menjadi sumber energi,”katanya.
Ia mengatakan, jika kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan, maka akan dilakukan kajian lingkungan yang dilakukan oleh pakar atau para ahli. Dengan adanya kegiatan investasi ini, tidak seharusnya masyarakat menolak dengan hal ini. Seharusnya, antara pihak masyarakat dan investor serta pemerintah setempat saling berdiskusi dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan warga.
“Antara warga dan pihak pemerintah diharapkan saling bekerja sama dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Sebab, rencana eksplorasi geotermal ini bisa memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah,”ucapnya pada wartawan.
(han/ndi/rki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar