Baca Juga
JAKARTA -- Bakal Calon (Balon) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) mengemukakan jika dirinya terpilih sebagai Ketum, tidak akan mengubah keputusan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019. Keputusan itu ditegaskannya sudah final dan tak akan diganti.
"Sudah pasti kita dukung. Itu sudah keputusan Rapat Pimpinan Nsional (Rapimnas). Tidak akan diubah," kata AH saat dihubungi SP, Senin, 4 Desember 2017 pagi.
Ia menjelaskan Golkar juga akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala (JK) sampai tahun 2019. Tidak ada niat keluar dari koalisi pemerintahan karena Golkar didirikan untuk mendukung jalanya pembangunan.
"Golkar itu partai karya-kekaryaan. Untuk bisa berkarya, hakekatnya bergabung dengan pemerintahan yang sah. Itu esensi Golkar sejak kelahirannya," ujar AH yang saat ini masih menjabat Menteri Perindustrian (Menperin).
Jika terpilih sebagai Ketum, Golkar siap menjaga dan menghalau setiap gangguan terhadap empat pilar bangsa tersebut. Golkar pun tidak akan ikut-ikutan menggunakan isu suku, ras dan agama (Sara) untuk meraih kekuasaan.
"Awal mula pendirian Golkar untuk melawan PKI yang ingin menggantikan Pancasila. Sikap kita ke depan tidak akan berubah seperti saat pendiriannya. Kami di Golkar tidak mempertentangkan perbedaan dan tidak melihat seseorang berdasarkan latar belakangnya. Golkar partai terbuka bagi siapa saja," tutur AH.
Saat ditanya bagaimana upaya meraih kemenangan pada Munaslub nanti, dia enggan menjawabnya. Menurutnya, itu bagian dari strategi yang tidak bisa dibuka ke publik.
Demikianpun soal dukungan kepada dirinya. Dia tidak mau mengumbar dan mengklaim karena proses masih berjalan.
"Dukungan masih terus kami terima. Hari ini kami menerima dukungan dari SOKSI. Sebelumnya sudah ada Kosgoro. Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) sudah menyatakan dukungan. Kita ikuti saja sesuai aturan yang ada," tutup AH.
Khusus soal wakil Jokowi, menurutnya alangkah baik jika nantinya Jokowi didampingi wakil dari kalangan militer seperti Agus Yudhoyono atau Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pasalnya, Jokowi terlihat kurang dukungan dari kalangan militer.
"Keduanya bagus ya dari kalangan militer. Dia butuh dukungan dari kalangan militer karena beliau bukan dari kalangan militer. Mungkin perlu dukungan juga. Saya kira sah-sah saja," tandasnya.
(brt/ibn/rki)
"Sudah pasti kita dukung. Itu sudah keputusan Rapat Pimpinan Nsional (Rapimnas). Tidak akan diubah," kata AH saat dihubungi SP, Senin, 4 Desember 2017 pagi.
Ia menjelaskan Golkar juga akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala (JK) sampai tahun 2019. Tidak ada niat keluar dari koalisi pemerintahan karena Golkar didirikan untuk mendukung jalanya pembangunan.
"Golkar itu partai karya-kekaryaan. Untuk bisa berkarya, hakekatnya bergabung dengan pemerintahan yang sah. Itu esensi Golkar sejak kelahirannya," ujar AH yang saat ini masih menjabat Menteri Perindustrian (Menperin).
AH yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketum menggantikan Setya Novanto ini juga menegaskan Golkar akan tetap menjadi partai nasionalis yang setia mendukung keberadaan Pancasila, UUD 1945, Negar Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Jika terpilih sebagai Ketum, Golkar siap menjaga dan menghalau setiap gangguan terhadap empat pilar bangsa tersebut. Golkar pun tidak akan ikut-ikutan menggunakan isu suku, ras dan agama (Sara) untuk meraih kekuasaan.
"Awal mula pendirian Golkar untuk melawan PKI yang ingin menggantikan Pancasila. Sikap kita ke depan tidak akan berubah seperti saat pendiriannya. Kami di Golkar tidak mempertentangkan perbedaan dan tidak melihat seseorang berdasarkan latar belakangnya. Golkar partai terbuka bagi siapa saja," tutur AH.
Saat ditanya bagaimana upaya meraih kemenangan pada Munaslub nanti, dia enggan menjawabnya. Menurutnya, itu bagian dari strategi yang tidak bisa dibuka ke publik.
Demikianpun soal dukungan kepada dirinya. Dia tidak mau mengumbar dan mengklaim karena proses masih berjalan.
"Dukungan masih terus kami terima. Hari ini kami menerima dukungan dari SOKSI. Sebelumnya sudah ada Kosgoro. Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) sudah menyatakan dukungan. Kita ikuti saja sesuai aturan yang ada," tutup AH.
Golkar Sebut Jokowi Perlu Wakil dari Kalangan Militer untuk Pilpres 2019
Partai Golkar menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Menurut Wakil Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin, soal wakil yang akan mendampingi Jokowi akan ditentukan kemudian.
"Golkar sudah memutuskan di dalam Rapimnas mencalonkan Jokowi. Itu tentunya tidak ada syarat wakilnya dari mana. Yang terpenting Golkar menetapkan Jokowi sebagai Presiden dan Golkar menang," ujarnya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.
Khusus soal wakil Jokowi, menurutnya alangkah baik jika nantinya Jokowi didampingi wakil dari kalangan militer seperti Agus Yudhoyono atau Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pasalnya, Jokowi terlihat kurang dukungan dari kalangan militer.
"Keduanya bagus ya dari kalangan militer. Dia butuh dukungan dari kalangan militer karena beliau bukan dari kalangan militer. Mungkin perlu dukungan juga. Saya kira sah-sah saja," tandasnya.
(brt/ibn/rki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar