Baca Juga
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, ibu kota Indonesia yang baru dipastikan berada di luar Jawa. Hal itu berdasarkan hasil kajian yang selama ini sudah dilakukan.
"Di luar Jawa yang sudah pasti," kata Bambang usai kuliah umum bertemakan "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi" di Kampus ITB, Kota Bandung, Sabtu (26/8/2017).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 pemerintah meminta belanja cadangan Rp 25,5 triliun, dan ini sebagian digunakan untuk rencana pemindahan ibu kota.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dan kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Agustin Teras Narang bahkan mengatakan Palangka Raya sudah siap jadi pengganti Jakarta.
"Kalau bicara masalah pemindahan ibu kota secara prinsip. Sejak saya dulu memimpin Kalimantan Tengah sudah siap. Nah sekarang tergantung keputusan dari Bapak Presiden," kata Agustin.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail meminta pemerintah pusat jangan hanya pemberi harapan palsu (PHP) terkait wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalteng. Hingga kini masih sekadar wacana.
"Kita minta kepada pemerintah pusat agar jangan PHP kita lagi. Dulu juga begitu tahun 2008, 2009, 2010 kita sudah banyak mendengar perpindahan ibukota pemerintahan ini. Sekarang ini kita minta kepastian dari pemerintah pusat," katanya di Palangka Raya, Selasa (1/8/2017).
Calon kandidat pengganti Jakarta segera diumumkan.
Rencana pemerintah Jokowi-JK memindahkan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta terus berjalan. Dalam waktu dekat, beberapa kandidat pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota akan diumumkan.
"Sudah muncul beberapa kandidat, nanti akan disampaikan dalam kajiannya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat ditemui dalam sebuah acara di Grand Sahid Jaya, Selasa (12/12/2017).
Namun demikian, Bambang enggan membeberkan kota mana saja yang menurut hasil kajian dianggap mumpuni menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Sebab, dia harus lapor terlebih dahulu terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diungkap kepada publik.
"Saya harus lapor dulu ke presiden," ujarnya.
Bambang mengungkapkan, akhir Desember ini dia sudah bisa melapor kepada Presiden. "Akhir desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai."
Beberapa kriteria kandidat yang cocok mengganti Jakarta dinilai berdasarkan lokasi, skema pembiayaan serta pertimbangan lainnya.
"Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain, tapi belum sampai desain mengenai kotanya. Lokasinya yang pasti luar jawa."
Tak hanya itu, pemerintah bahkan telah menugaskan Korlantas Polri untuk mengkaji aspek lalu lintas dan jalan di Pulau Kalimantan.
Pemerintah Pusat telah menugaskan Korlantas Polri untuk mengkaji aspek lalu lintas dan jalan di Pulau Kalimantan. Tugas tersebut juga langsung diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa.
Kabar mengenai tugas tersebut tertuang dalam telegram yang telah dilayangkan oleh Tito terhadap tiga Polda yang berada di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur. Salinan telegram tersebut diterima oleh redaksi.
"Sehubungan dengan referensi tersebut di atas diinfokan kepada kami bahwa Korlantas Polri akan melaksanakan kajian dalam rangka rencana pemindahan Ibukota negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2017 di Polda Kaltim, tanggal 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng," kutip tulisan pada surat tersebut.
Mengenai kabar tersebut, Royke membenarkan bahwa dirinya telah mendapatkan mandat itu dari Pemerintah Pusat. Namun, hal tersebut hanya baru wacana awal saja.
"Memang ada arahan dari sana (pemerintah pusat). Ya itukan mengkaji, wacana, lebih baik kan bersiap sedia payung sebelum hujan. Nah itu wacana," ujar Royke di aula PTIK/STIK, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).
Dalam hal ini Polri melakukan pengkajian melalui Dirlantas Polda yang wilayahnya telah terpilih. Polri juga menggandeng Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, BPS dan Bappeda serta akademisi dari perusahaan setempat.
Lebih lanjut, dirinya pun mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan suatu pengkajian untuk menuju Ibukota yang berdasarkan kota pintar (smart city)
"Menuju ke smart city sesungguhnya. Jadi kota yang ramah, jadi kota yang ramah terhadap berlalulintasnya, yang lancar dan berkeselamatan, ya kita melakukan kajian dengan tim," ungkapnya.
Kajian yang dilakukan oleh Korlantas Polri beserta jajarannya itu saat ini masih berjalan dan belum selesai. Pengkajian
ini rencananya akan tuntas pada 2018 mendatang.
[mdk/idr/rki]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar