Baca Juga
PADANG -- Untuk
melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sebanyak
1.704 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun ke 11 kecamatan di
Padang memverifikasi sebanyak 634.197 penduduk yang akan menggunakan
suaranya pada Pilkada Kota Padang 2018-2023, Sabtu (20/1/2018).
Selain PPDP, lima komisioner KPU dan perangkatnya serta Panwaslu turun ke lapangan mencocokkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK dengan 13 elemen data yang ada di DP4, di antaranya nomor KK, NIK KTP, dan biodata.
“Tidak
hanya melakukan coklit, PPDP juga menyosialisasikan soal Pilwako Padang
yang akan digelar 27 Juni nanti. Hal ini sangat bagus, sebab juga
dilakukan sosialisasi langsung oleh petugas ke masyarakat,” ujar
Komisioner KPU Padang, Mahyuddin kepada wartawan, Sabtu (20/1/2018)
disela-sela coklit.
Dijelaskan Mahyuddin, PPDP akan mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. Petugas juga akan memperbaiki data pemilih yang salah dan mendata pemilih berkebutuhan khusus.
Selain itu, petugas juga akan mencoret nama pemilih yang: telah meninggal, pindah domisili, berubah status sipil menjadi status TNI atau Polri, belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, sudah dipastikan tidak ada keberadaannya, terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
"Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan juga akan dicoret petugas dari daftar pemilih," jelas Mahyuddin.
Menurutnya, gerakan coklit 20 Januari merupakan gerakan serentak yang dilakukan seluruh daerah di Indoensia yang mengadakan Pilkada tahun ini. Di Padang sendiri, coklit akan berlangsung hingga 18 Februari 2018.
“Mohon berikan data yang benar ke petugas kami. Jangan tutup pintu rumah saat PPDP datang berkunjung agar data pemilih benar-benar valid,” imbaunya.
Sementara Ketua Divisi Program dan Data KPU Padang Yusrin Trinanda, data yang dicoklit selama sekitar satu bulan itu, tidak hanya digunakan untuk Pilwako Padang, namun juga jadi dasar untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
“Kita mengharapkan partisipasi partai politik serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses Coklit ini berjalan sesuai ketentuan. Sehingga, data pemilih jadi akurat sekaligus sosialisasi pemilihan kepala daerah jadi tepat sasaran,” ujar Yusrin.
Salah seorang tokoh masyarakat, Herman Nawas yang dicoklit langsung oleh Komisioner KPU Padang, Mahyuddin mengatakan program coklit ini sangat bagus untuk menciptakan Pilkada yang bersih dari unsur kecurangan.
"Selama ini data pemilih hampir selalu menjadi kambing hitam, namun dengan adanya program coklit ini bisa menjawab soal keakuratan data. Saya sangat mendukung program ini," jelasnya.
(pep/rki)
Selain PPDP, lima komisioner KPU dan perangkatnya serta Panwaslu turun ke lapangan mencocokkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK dengan 13 elemen data yang ada di DP4, di antaranya nomor KK, NIK KTP, dan biodata.
Dijelaskan Mahyuddin, PPDP akan mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. Petugas juga akan memperbaiki data pemilih yang salah dan mendata pemilih berkebutuhan khusus.
Selain itu, petugas juga akan mencoret nama pemilih yang: telah meninggal, pindah domisili, berubah status sipil menjadi status TNI atau Polri, belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, sudah dipastikan tidak ada keberadaannya, terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
"Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan juga akan dicoret petugas dari daftar pemilih," jelas Mahyuddin.
Menurutnya, gerakan coklit 20 Januari merupakan gerakan serentak yang dilakukan seluruh daerah di Indoensia yang mengadakan Pilkada tahun ini. Di Padang sendiri, coklit akan berlangsung hingga 18 Februari 2018.
“Mohon berikan data yang benar ke petugas kami. Jangan tutup pintu rumah saat PPDP datang berkunjung agar data pemilih benar-benar valid,” imbaunya.
Sementara Ketua Divisi Program dan Data KPU Padang Yusrin Trinanda, data yang dicoklit selama sekitar satu bulan itu, tidak hanya digunakan untuk Pilwako Padang, namun juga jadi dasar untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
“Kita mengharapkan partisipasi partai politik serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses Coklit ini berjalan sesuai ketentuan. Sehingga, data pemilih jadi akurat sekaligus sosialisasi pemilihan kepala daerah jadi tepat sasaran,” ujar Yusrin.
Salah seorang tokoh masyarakat, Herman Nawas yang dicoklit langsung oleh Komisioner KPU Padang, Mahyuddin mengatakan program coklit ini sangat bagus untuk menciptakan Pilkada yang bersih dari unsur kecurangan.
"Selama ini data pemilih hampir selalu menjadi kambing hitam, namun dengan adanya program coklit ini bisa menjawab soal keakuratan data. Saya sangat mendukung program ini," jelasnya.
(pep/rki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar