DPRD Padang: Sosialiasi Pilkada 2018 Perlu Ditingkatkan

Baca Juga

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan (paling kiri) dan salah seorang Anggota Komisi I, Yulisman (tengah), tengah berdiskusi hangat saat Raker 

PADANG -- Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang dinilai masih minim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Oleh sebab itu, sosialisasi terkait Pilkada 2018 penting ditingkatkan. Hal tersebut ditekankan oleh DPRD Kota Padang saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, baru-baru ini.

Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi I Azirwan, didampingi anggota Komisi Yulisman tersebut, DPRD Kota Padang menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum tau jadwal pelaksanaan Pilkada Kota Padang berdasaran survey Anggota Dewan di lapangan.

“Sosialisasi perlu digenjot habis. Selain itu, KPU juga tidak boleh menunjukkan pro ke salah satu calon karena sudah punya basis,” tegas Yulisman.

Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU Padang yang hadir dalam Raker, M. Sawati, bahwa upaya memasyarakatkan sosialiasi Pilkada 2018 memang masih ditahap awal, di tahap penyelenggaraan. Salah satu andalan KPU dalam upaya sosialisasi, disebutkan, juga ada Rumah Pintar KPU Kota Padang.

“Kita undang masyarakat untuk tahu banyak soal Pilkada di Rumah Pintar ini,” kata M. Sawati.

Selain itu, sosialisasi juga akan ditingkatkan untuk kategori Pemilih Pemula.”Kita akan undang atau sosialisasi juga ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

Sementara, Kesbangpol Kota Padang menjelaskan bahwa sosialisasi juga dilakukan menggunakan teknologi, yaitu dengan Aplikasi Padang Memilih, yang bisa diunduh melalui Play Store.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, diharapkan informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.

Dalam Raker tersebut, Komisi I juga menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat politik praktis.

“Jangan sampai terlihat ASN memberi dukungan calon tertentu,” kata Azirwan.

Ini disambut Kepala Kesbangpol Kota Padang Nursalim, bahwa Kesbangpol dan jajaran ASN lainnya akan menegakkan hal tersebut.

“Namun saat pemilihan, kemungkinan kami juga tersebar di lapangan. Tapi ini untuk melakukan monitoring, bukan memberi dukungan,” kata Nursalim.

Kesbangpol juga mengakui, dalam Raker tersebut, pernah terjadi miskomunikasi dengan KPU soal anggaran.

“Namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp37 miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (red-Rencana Anggaran Biaya),” ujar Nursalim.

Dalam rapat-rapat sebelumnya yang dilakukan Komisi I dengan berbagai elemen, seperti dengan 11 camat se-Kota Padang, BKD Kota Padang, dan lainnya, telah diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih pemula untuk 2018 sebesar 20 persen dibandingkan masa pemilihan daerah sebelumnya. Jumlah ini tentunya akan berpengaruh dalam hasil Pilkada ataupun Pemilu nantinya.

Menurut KPU Kota Padangjumlah pemilih pemula pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada 2015 adalah sebanyak 13.398 orang. Untuk data terkini, KPU memperkirakan jumlah pemilih pemula pada Pilkada 2018 akan menjadi sebanyak 16.077 orang. Meski demikian, jumlah pasti penduduk yang memiliki hak pilih masih dalam proses pemutakhiran oleh KPU Kota Padang.

(mtr/rki)