Baca Juga
Nota kesepahaman tersebut langsung ditandatangani Pjs Walikota Padang Alwis didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Suardi, Kabag Humas Kota Padang Imral Fauzi, dan tiga orang anggota DPRD Kota Padang, Muharlion, Faisal Nasir, dan Gustin Pramona di Hotel Redtop Jakarta Pusat, Selasa, 8 Mei 2018.
Dikesempatan itu, Alwis menjelaskan, ruang lingkup Nota Kesepahaman Pemko Padang dan Kementerian Kominfo meliputi; bimbingan teknis penyusunan Masterplan Smart City Padang; pertukaran data, dan legal software menggunakan free and open source software (FOSS); sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Menuju 100 Smart City; Integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Teknologi kita gunakan untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan kepada masyarakat," ungkap Alwis.
"Untuk itu, kita akan terus melahirkan inovasi-inovasi dengan didukung regulasi dalam menciptakan Smart City di Kota Padang," tambahnya lagi.
Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Suardi, saat ini di seluruh OPD Pemko Padang sudah terpasang jaringan fiber optik. Dan di tahun 2019, akan tersambung ke tingkat kelurahan.
Selain itu, sebanyak 22
aplikasi sudah diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan
didukung 121 orang SDM IT yang terus diberi pelatihan untuk peningkatan
kapasitas.
Anggota DPRD Kota Padang, Muharlion sangat mendukung Kota Padang menerapkan program Smart City, dengan harapan bisa mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
"Kita ingin Pemko Padang menyiapkan road map smart city, untuk perencanaan pembangunan kedepan," tutur Muharlion.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam sambutannya mengatakan, Smart City bukan semata-mata belanja teknologi, tapi mendefinisikan terlebih dahulu manfaat apa yang akan diberikan pada masyarakat, baru kemudian mencari teknologi yang relevan.
"Tekonologi tersebut harus berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Rudi.
Ditambahkannya, hasil dari Gerakan Menuju 100 Smart City adalah terbentuknya master plan yang memuat rencana pembangunan Smart City di masing-masing kota/kabupaten dalam lima hingga 10 tahun kedepan.
"Gerakan Menuju Smart City ini sudah digulirkan sejak tahun 2017 lalu yang diikuti 25 kota/kabupaten, dengan 50 kota/kabupaten yang bergabung pada hari ini membuat total peserta berjumlah 75 kota/kabupaten," tambahnya lagi.
Untuk tahun depan, rencananya akan melibatkan 25 kota/kabupaten lain, yang mengartikan ajan ada 100 kota/kabupaten di Indonesia yang akan memiliki master plan pembangunan Smart City.
Program ini diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang didukung kementrian terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Penandatanganan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di masing-masing daerah.
(taf/rki)
Anggota DPRD Kota Padang, Muharlion sangat mendukung Kota Padang menerapkan program Smart City, dengan harapan bisa mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
"Kita ingin Pemko Padang menyiapkan road map smart city, untuk perencanaan pembangunan kedepan," tutur Muharlion.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam sambutannya mengatakan, Smart City bukan semata-mata belanja teknologi, tapi mendefinisikan terlebih dahulu manfaat apa yang akan diberikan pada masyarakat, baru kemudian mencari teknologi yang relevan.
"Tekonologi tersebut harus berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Rudi.
Ditambahkannya, hasil dari Gerakan Menuju 100 Smart City adalah terbentuknya master plan yang memuat rencana pembangunan Smart City di masing-masing kota/kabupaten dalam lima hingga 10 tahun kedepan.
"Gerakan Menuju Smart City ini sudah digulirkan sejak tahun 2017 lalu yang diikuti 25 kota/kabupaten, dengan 50 kota/kabupaten yang bergabung pada hari ini membuat total peserta berjumlah 75 kota/kabupaten," tambahnya lagi.
Untuk tahun depan, rencananya akan melibatkan 25 kota/kabupaten lain, yang mengartikan ajan ada 100 kota/kabupaten di Indonesia yang akan memiliki master plan pembangunan Smart City.
Program ini diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang didukung kementrian terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Penandatanganan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di masing-masing daerah.
(taf/rki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar