Baca Juga
PADANG -- Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit menegaskan, gairah
koperasi mesti dibangkitkan kembali sebagai soko guru ekonomi kerakyatan
seperti yang digagas oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia.
"Kenapa koperasi yang besar-besar adanya hanya di Padang ? kenapa koperasi di daerah kok tidak dapat bergerak lebih luas dalam mengelola ekonomi kerakyatan. Ada perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan industri UKM di daerah," ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM se Sumatera Barat di Padang, Senin, 7 Mei 2018.
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Deputi Pembiayaan Kementrian Koperasi RI, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/kota se-Sumbar, Kepala Bappeda kab/ko se-Sumbar.
"Saat ini dolar sudah senilai Rp13 ribu. Cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2018 tercatat USD126,00 miliar, masih cukup tinggi meskipun lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2018 sebesar USD128,06 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ungkapnya.
Menurutnya, jika kondisi ini tidak didorong dengan baik olek kekuatan perekonomian rakyat akan bisa berdampak buruk.
"Kenapa koperasi yang besar-besar adanya hanya di Padang ? kenapa koperasi di daerah kok tidak dapat bergerak lebih luas dalam mengelola ekonomi kerakyatan. Ada perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan industri UKM di daerah," ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM se Sumatera Barat di Padang, Senin, 7 Mei 2018.
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Deputi Pembiayaan Kementrian Koperasi RI, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/kota se-Sumbar, Kepala Bappeda kab/ko se-Sumbar.
"Saat ini dolar sudah senilai Rp13 ribu. Cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2018 tercatat USD126,00 miliar, masih cukup tinggi meskipun lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2018 sebesar USD128,06 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ungkapnya.
Menurutnya, jika kondisi ini tidak didorong dengan baik olek kekuatan perekonomian rakyat akan bisa berdampak buruk.
"Dan kita
tahu pada saat moneter UMKM dan koperasi mampu bertahan dan eksis
melindungi perekonomian daerah dan nasional. Karena itu mengairahkan
kembali, bagaimana aktifitas koperasi ini dapat memberikan semangat
pertumbuhan ekonomi daerah, jangan hanya terpaku pada kegiatan simpan
pinjaman," pungkasnya.
Menurutnya, kegiatan ekonomi yang dapat berskala besar hendak juga menjadi kegiatan koperasi agar dapat tumbuh besar.
"Kita minta Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota turun ke masyarakat mengairahkan semangat ini," pungkasnya.
Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri menyampaikan, sejak UU No 25/1992 menunjukan data sementara jumlah koperasi simpan pinjam pola syariah 2.817 unit, koperasi yang bergetak sektor riil 2.363 unit di Sumbar
Pada tahun 2017, terlihat total koperasi 3.549 koperasi, dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.744 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 805 unit. Koperasi terbanyak yang tidak aktif terbanyak dapat di Dhamasraya (110 unit) dan terkecil Kota Padang (2 unit).
Sedangkan animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi paling banyak Kota Padang (193.334 orang) dan paling sedikit Kabupaten Kepulauan Mentawai ( 4.630 orang), ungkap Zirma.
Zirma juga mengungkap, koperasi yang memiliki aset diatas 2 miliar (381 koperasi) dan yang paling banyak itu berada di Kota Padang (107 koperasi).
Saat ini juga Usaha Mikro Kecil Menenga (UMKM) 584.796 unit, Usaha Menengah Besar (UMB) 8.304 unit jumlah total 593.100 unit, yang diindikasikan UMKM menjadi pilihan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tumbuhnya wirausaha baru.
Dalam hal peningkatan modal UKM telah dilaksanakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank BNI, BRI, Mandiri dan Bank Nagari total platfon pinjaman Rp. 2,7 Triliun dengan realiasai Rp. 2,3 Triliun, begitu juga dengan penyaluran dana bergulir sudah mencapai Rp. 43 Milyar lebih sejak tahun 2013 sampai 2017, terang Zirma Yusri.
Menurutnya, kegiatan ekonomi yang dapat berskala besar hendak juga menjadi kegiatan koperasi agar dapat tumbuh besar.
"Kita minta Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota turun ke masyarakat mengairahkan semangat ini," pungkasnya.
Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri menyampaikan, sejak UU No 25/1992 menunjukan data sementara jumlah koperasi simpan pinjam pola syariah 2.817 unit, koperasi yang bergetak sektor riil 2.363 unit di Sumbar
Pada tahun 2017, terlihat total koperasi 3.549 koperasi, dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.744 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 805 unit. Koperasi terbanyak yang tidak aktif terbanyak dapat di Dhamasraya (110 unit) dan terkecil Kota Padang (2 unit).
Sedangkan animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi paling banyak Kota Padang (193.334 orang) dan paling sedikit Kabupaten Kepulauan Mentawai ( 4.630 orang), ungkap Zirma.
Zirma juga mengungkap, koperasi yang memiliki aset diatas 2 miliar (381 koperasi) dan yang paling banyak itu berada di Kota Padang (107 koperasi).
Saat ini juga Usaha Mikro Kecil Menenga (UMKM) 584.796 unit, Usaha Menengah Besar (UMB) 8.304 unit jumlah total 593.100 unit, yang diindikasikan UMKM menjadi pilihan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tumbuhnya wirausaha baru.
Dalam hal peningkatan modal UKM telah dilaksanakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank BNI, BRI, Mandiri dan Bank Nagari total platfon pinjaman Rp. 2,7 Triliun dengan realiasai Rp. 2,3 Triliun, begitu juga dengan penyaluran dana bergulir sudah mencapai Rp. 43 Milyar lebih sejak tahun 2013 sampai 2017, terang Zirma Yusri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar