Baca Juga
JAKARTA – Anggota DPRD
Kota Padang merasa perlu melakukan kunjungan kerja ke Suku Dinas
Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP)
DKI Jakarta untuk perbandingan pengelolaan Kampung KB.
Kunjungan kerja itu
menyertakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Heryanto Rustam, Camat Padang
Utara Editiawarman dan Lurah Gunung Pangilun Andi Amir selaku penggerak
Kampung KB yang jadi ikon Sumatera Barat.
“Kampung KB di Kota
Padang dapat belajar dari beberapa Kampung KB yang ada di DKI, karena
terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hal ini
memudahkan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB karena bisa dijangkau
warga,” kata Wakil Ketua DRPD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang
memimpin rombongan, Selasa (5/6/2018).
Menurut Wahyu, DPRD
Padang sangat mendukung dengan adanya program Kampung KB itu karena
penting untuk pengendalian penduduk. Selain itu sangat efektif untuk
program peningkatan SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apabila tidak ada KB,
maka kita tidak bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di Kota
Padang, sehingga program Kampung KB ini sangat penting,” kata politisi
Partai Golkar Padang itu.
Ia melihat, Pemprov DKI
Jakarta sangat konsen mendirikan kampung KB yang disinergikan dengan
RPTRA. Hal ini juga dapat dilakukan di Kota Padang agar lebih menjangkau
semua elemen di kampung KB.
“Kita berharap kedepan
ketahanan keluarga akan lebih baik, sejahtera dan anak-anak lebih sehat
serta lansia juga lebih produktif,” katanya.
Kunjungan ke Sudin PPAPP Jakarta Pusat DKI Jakarta disambut Plt. Kepala Sudin Diah Kusdewi di aula kantor setempat.
Dia Kusdewi mengatakan,
di wilayah Jakarta Pusat terdapat 29 Kampung KB yang terintegrasi
dengan RPTRA. Hal ini memudahkan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB
karena bisa dijangkau warga.
“Kegiatan pelayanan KB
di adakan di RPTRA juga untuk meningkatkan kesehatan dengan mendidik
melalui program pelatihan-pelatihan ibu dan anak-anak,” ujarnya.
Di wilayahnya terdapat RPTRA yang tersebar di 200 lokasi. Sementara hingga saat ini baru 114 Kampung KB telah dibentuk.
Ia menambahkan, melalui
Kampung KB bisa dilakukan penyuluhan dan layanan KB, sekaligus
membumikan program kependudukan guna menekan jumlah pertumbuhan
penduduk.
“Tujuan dibentuknya
Kampung KB tentunya untuk percepatan membumikan program pengemdalian
penduduk sekaligus meingkatkan SDM dan kualitas lingkungan pemukiman
dengan mengarahkan berbagai program lintas sektoral,” pungkasnya.
(rel/rki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar