Prabowo Sebut Utang RI Rp 9.000 T, Luhut: Nggak Ngerti Jangan Ngomong

Baca Juga

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik utang Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun. Utang itu berasal dari gabungan pemerintah, utang BUMN, dan utang lembaga keuangan.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hanya mengatakan, jika tidak mengerti soal utang lebih baik tidak dibicarakan.

"Kalau nggak ngerti nggak usah diomongin lah, kita ini kan nggak bego-bego amat, tahu lah kita itu semua. Nggak usah," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Luhut pun mengatakan, pemerintah memahami persoalan utang Indonesia. Dia juga menuturkan, pihaknya tak ingin membebani generasi ke depannya. 

"Jadi saya titip aja, kamu anak-anak muda harus bisa bedakan berita yang bener, nggak bener. Kita paham angka-angka itu, jadi kalau orang bicara utang-utang kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kita nggak bego, masa turunin sama kalian yang berutang," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

"Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.

"Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu. Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," ungkap dia. 

Untuk tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," jelas dia.

(Sumber: detik.com)