Baca Juga
JAKARTA -- Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat kembali menambah koleksi penghargaan bergengsi dari
pemerintah pusat. Kali ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan
penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang
berprestasi dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di daerah ini.
Ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 13 pemerintah daerah dalam acara Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018) ini. Pemprov Sumbar pemenang pada kategori Hubungan Industrial Terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Senin, 19 November 2018, dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit Datuk Malintang Panai.
"Penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah (pusat) kepada gubernur, bupati, dan walikota yang memiliki prestasi di bidang ketenagakerjaan," kata Menteri Hanif dalam sambutannya.
Kepada para kepala daerah, Menteri Hanif mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan. "Salah satunya, era desrupsi ekonomi yang dipengaruhi perkembangan teknologi yang cepat dan masif. Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada isu ketenagakerjaan, terutama penguatan akses pegembangan SDM. Apalagi saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD-SMP hingga 58 persen," cakapnya.
Oleh karenanya, kata Hanif, ada 2 hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Yaitu memastikan angkatan kerja memiliki skill yang baik dan memastikan skill-nya cepat berubah. "Pemerintah-pemerintah di daerah perlu memastikan agar SDM di daerahnya tidak hanya kesempatan untuk memiliki skill, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan zaman," pinta Hanif.
Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta melakukan investasi SDM di daerahnya. Dukungan investasi sangat SDM diperlukan untuk membantu percepatan peningkatan kualitas SDM. Ia menilai investasi SDM dari sektor swasta di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, sektor swasta tersebutlah yang pada akhirnya membutuhkan SDM kompeten. "Oleh karena itu, saya meminta kepada kepala daerah untuk mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi berinvestasi SDM," kata Hanif.
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali dalam acara ini menjabarkan bahwa gelombang shifting melanda di semua sektor. Termasuk di sektor ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh pihak, termasuk pemerintah dan para pemimpin di daerah harus membaca arah perkembangan teknologi. “Kuncinya, tentu, kita harus melakukan upskilling dan retraining tenaga kerja. Agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal pada abad ke-20, perlahan-lahan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi,” kata Rhenald Kasali.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar mengapresiasi para kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dalam acara Penganugerahan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018). “Ke depan, Indeks Prestasi Ketenagakerjaan diharapkan bisa menjadi barometer untuk pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Indeks yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini mengaplikasikan variabel SDGs,” tutur Khairul.
Sementara itu, Wagub Nasrul Abit mengatakan, pihaknya patut bersyukur. Pasalnya, pada anugerah Integra kali ini, Sumbar termasuk yang diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan predikat terbaik dalam kategori Hubungan Industrial. "Ini adalah kerja keras kita semua, ini adalah bukti adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha. Kedepan kita akan berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam bidang ketenagakerjaan ini dan mohon dukungan kita semua untuk dapat mewujudkannya," ujarnya.
INTEGRA 2018 merupakan ajang penghargaan kepada daerah-daerah di Indonesia yang berhasil meraih nilai tertinggi, dengan mengukur 9 Indikator Utama dan 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Adapun 9 indikator yang dinilai adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 13 pemerintah daerah dalam acara Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018) ini. Pemprov Sumbar pemenang pada kategori Hubungan Industrial Terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Senin, 19 November 2018, dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit Datuk Malintang Panai.
"Penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah (pusat) kepada gubernur, bupati, dan walikota yang memiliki prestasi di bidang ketenagakerjaan," kata Menteri Hanif dalam sambutannya.
Kepada para kepala daerah, Menteri Hanif mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan. "Salah satunya, era desrupsi ekonomi yang dipengaruhi perkembangan teknologi yang cepat dan masif. Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada isu ketenagakerjaan, terutama penguatan akses pegembangan SDM. Apalagi saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD-SMP hingga 58 persen," cakapnya.
Oleh karenanya, kata Hanif, ada 2 hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Yaitu memastikan angkatan kerja memiliki skill yang baik dan memastikan skill-nya cepat berubah. "Pemerintah-pemerintah di daerah perlu memastikan agar SDM di daerahnya tidak hanya kesempatan untuk memiliki skill, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan zaman," pinta Hanif.
Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta melakukan investasi SDM di daerahnya. Dukungan investasi sangat SDM diperlukan untuk membantu percepatan peningkatan kualitas SDM. Ia menilai investasi SDM dari sektor swasta di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, sektor swasta tersebutlah yang pada akhirnya membutuhkan SDM kompeten. "Oleh karena itu, saya meminta kepada kepala daerah untuk mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi berinvestasi SDM," kata Hanif.
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali dalam acara ini menjabarkan bahwa gelombang shifting melanda di semua sektor. Termasuk di sektor ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh pihak, termasuk pemerintah dan para pemimpin di daerah harus membaca arah perkembangan teknologi. “Kuncinya, tentu, kita harus melakukan upskilling dan retraining tenaga kerja. Agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal pada abad ke-20, perlahan-lahan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi,” kata Rhenald Kasali.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar mengapresiasi para kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dalam acara Penganugerahan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018 (INTEGRA 2018). “Ke depan, Indeks Prestasi Ketenagakerjaan diharapkan bisa menjadi barometer untuk pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Indeks yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini mengaplikasikan variabel SDGs,” tutur Khairul.
Sementara itu, Wagub Nasrul Abit mengatakan, pihaknya patut bersyukur. Pasalnya, pada anugerah Integra kali ini, Sumbar termasuk yang diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan predikat terbaik dalam kategori Hubungan Industrial. "Ini adalah kerja keras kita semua, ini adalah bukti adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha. Kedepan kita akan berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam bidang ketenagakerjaan ini dan mohon dukungan kita semua untuk dapat mewujudkannya," ujarnya.
INTEGRA 2018 merupakan ajang penghargaan kepada daerah-daerah di Indonesia yang berhasil meraih nilai tertinggi, dengan mengukur 9 Indikator Utama dan 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Adapun 9 indikator yang dinilai adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar