Baca Juga
Menurut Rini, selama utang ditarik dengan rasio yang benar dan bertanggungjawab tentu seharusnya bukan menjadi masalah. "Lho apa masalahnya punya banyak hutang, selama dengan rasio yang benar, bertanggungjawab dan dimanfaatkan untuk hal yang produktif, itu yang saya jaga," kata Rini ditemui usai mengikuti acara "Pemberangkatan Duta Bangsa ke Proyek Luar Negeri" di Gedung Wika, Cawang, Jakarta Timur, Ahad, 9 Desember 2018.
Sebelumnya, Kementerian menyampaikan utang BUMN mencapai Rp 5.271 triliun. Dari total tersebut sebanyak Rp 1.960 triliun merupakan utang riil. Sedangkan, utang BUMN di sub sektor keuangan mencapai Rp 3.311, kemudian dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun, dan premi asuransi dan lain-lain Rp 335 triliun.
Kendati demikian, jumlah utang tersebut kemudian menjadi perdebatan publik. Sebabnya, angka utang tersebut yang dinilai cukup besar dianggap membahayakan kondisi keuangan negara.
Rini melanjutkan, penarikan hutang merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha. Ia menerangkan tidak ada perusahaan di mana pun di dunia bisa melakukan ekspansi tanpa bantuan dari utang.
"Semua perusahaan yang berkembang pasti menarik hutang, yang penting adalah berhutanglah dengan perhitungan benar, debt to risk rasio baik serta proyek yang akan dikerjakan baik," kata Rini.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak melihat kinerja keuangan BUMN secara utuh, tidak hanya sekedar utangnya saja. "Sama kalau anda lihat muka saya, jangan hidungnya saja, lihat semuanya," kata Sri dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018.
Begitu pula dengan BUMN, Sri meminta semua pihak juga melihat komponen lain dalam neraca keuangannya seperti ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, leverage atau pembiayaan via utang, dan capital atau modal.
(Sumber: tempo.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar