Baca Juga
JAKARTA, BijakNews.com -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin membela Jokowi atas pernyataan Amien Rais. Amien Rais sebelumnya menyinggung soal 'memori pendek' Jokowi tentang data uang negara Rp 11 ribu triliun di luar negeri.
"Ya, Presiden itu soal visi. Visi ke depan soal kebijakan dan program, itu lebih pentingnya. Soal data, saya kira masih dalam batas-batas yang memang bukan Presiden itu sebagai penghafal data. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan programnya itu dilaksanakan," kata Direktur Program TKN Aria Bima di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.
Aria menegaskan paparan data menjadi tugas kementerian terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Dia balik menyindir Amien Rais yang, menurutnya, juga tak menghafal data.
"Kalau data, ya nanti di Biro Statistik saja atau di kementerian-kementerian teknis atau di kementerian-kementerian terkait yang memang tugasnya lebih mengkuantifikasi berbagai program. Jadi Pak Amien saya kira juga tahu, dia sebagai seorang dosen juga nggak hafal-hafal betul soal data. Kalau data itu ada hal yang keliru atau kurang, itu bukan berarti program dan kebijakan Presiden itu salah," ujar Aria.
Aria kemudian menjelaskan kebijakan tax amnesty dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya menarik kembali uang di luar negeri untuk digunakan sebagai investasi di dalam negeri.
"Jadi tax amnesty itu adalah cara kita untuk melakukan langkah-langkah bagaimana terjadi semacam penyelesaian-penyelesaian masalah pajak. Yang waktu itu sebelum tax amnesty, itu adalah juga ada yang namanya Panama Papers, yang waktu itu di mana Panama Papers ini adalah orang yang memang melakukan kegiatan bisnis yang cenderung motifnya adalah menghindari pajak. Motifnya adalah supaya tidak kena pajak, kan gitu," jelas Aria.
"Maka, dengan tax amnesty itu, bagaimana orang-orang yang merasa mempunyai harta di luar dan menghindari pajak, Panama itu kan negara tanpa ada pungutan pajak, itu kemudian diberi ruang untuk balik dan itu hal yang biasa dilakukan. Bahkan, kalau tidak salah, nama Pak Prabowo dan Pak Sandi ada dalam Panama Papers, kan gitu," imbuhnya.
Menurut Aria, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Keberanian membuat perjanjian dengan negara lain tempat 'parkir' uang negara patut diapresiasi, dan bukan sekadar mempersoalkan jumlah.
"Sekarang itu persoalan substansinya itu Rp 11 ribu triliun, Rp 7.000 triliun, 15 ribu triliun, itu adalah ancer-ancer, perhitungan perkiraan. Bagaimana menggeret, menarik, uang itu seperti yang sudah dilakukan MoU dengan Swiss. Langkah-langkah kebijakannya harus diapresiasi, bukan jumlahnya. Jangan membiaskan persoalannya. Keberanian melakukan MoU-MoU untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara yang sekarang ini banyak uang yang parkir di sana, itu adalah kebijakan yang harus lebih diapresiasi daripada sekadar jumlah," papar Aria.
(Source: detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar