Baca Juga
![BPN Sebut Lahan Luhut Melebihi Prabowo, TKN: Silakan Buktikan BPN Sebut Lahan Luhut Melebihi Prabowo, TKN: Silakan Buktikan](https://2.bp.blogspot.com/-yoLkEO3PcFI/XIcOT7QpjwI/AAAAAAAAlXc/pIcjjFI-ILwGw4tKyzwwlICSydh1GNCAACLcBGAs/s640/TKN.jpg)
JAKARTA, BijakNews.com -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemilik lahan yang luasnya melebihi milik Prabowo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin meminta BPN memberikan bukti terkait kebenaran pernyataan tersebut.
"Terkait dengan pak Luhut disindir pak Hashim, ya pak Hashim harus membuktikan omongan tersebut. Apakah memang betul? Saya sendiri tidak punya data soal pak Luhut, silahkan pak Hashim membuktikannya, tapi kan kalau tidak terbukti kan juga jadi problem," ujar wakil ketua TKN Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Senin, 11 Maret 2019.
Karding kembali menyinggung lahan milik Prabowo yang sebelumnya telah diakui pada saat proses debat capres. Menurutnya, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk produksi.
"Kalau pak Jokowi menyampaikan di debat, ternyata diakui oleh pak Prabowo bahwa memang mengakui punya lahan. Agak aneh ketika orang banyak yang miskin banyak yang susah tidak punya bahan produksi, tetapi calon presidennya memiliki lahan yang segede itu. Maaf kata itu bisa kita sebut sebagai tuan tanah," kata Karding.
Karding mengatakan pernyataan Jokowi terkait adanya orang yang memiliki lahan lebih dari 5 kali DKI, menunjukan adanya ketidak adilan dan ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Dia menyebut lahan-lahan ini akan lebih baik jika diperuntukkan atau dipakai untuk meningkatkan ekonomi.
"Pernyataan pak Jokowi tentang ada orang yang memiliki lahan lebih dari 5 kali Jakarta, itu sebenernya menunjukan bahwa ada ketidak adilan dalam kepemilikan lahan di negeri ini, ada ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Semangatnya adalah itu akan lebih baik jika diperuntukan untuk rakyat, dan rakyatnya kemudian dipakai untuk memproduksi atau menghasilkan secara ekonomi," kata Karding.
"Jadi bukan soal siapa pembandingnya, tapi semangatnya adalah kita melawan ketimpangan berusaha memperkuat ekonomi masyarakat artinya mencegah atau mengurangi kemiskinan. Dengan cara apa, jangan terlalu banyak orang yang menguasai aset atau lahan, sementara yang lain hanya menggarap tidak punya lahan, ini yang harus didorong ada satu sistem yang merata," sambungnya.
Sebelumnya, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir pemilik lahan yang luasnya lima kali lebih besar dari luas DKI Jakarta. Menanggapinya, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik lahan yang luasnya melebihi milik Prabowo.
"Di pihak Pak Jokowi lebih banyak lagi pemilik lahan, ya nggak? Lahan milik Pak Luhut, Pak Harry Tanoe, Pak Erick Thohir jauh melebihi yang dimiliki Pak Prabowo," kata Hashim di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
Hashim pun kembali menjelaskan lahan hak guna usaha (HGU) milik Prabowo yang diperoleh sesuai dengan undang-undang tahun 2004. Hashim mengatakan Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah mengaku bahwa dialah yang memberikan izin HGU lahan tersebut.
(Source: detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar