PWRI Mitra Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Baca Juga

PADANG, BijakNews.com -- Sekdaprov Sumbar, Alwis mengatakan, Persatuan Wrerdatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumatera Barat merupakan mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena PWRI merupakan para pensiunan pejabat yang tentu memiliki banyak pengalamannya dalam mencari solusi jika ada persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemprov Sumbar akan membantu menfasilitasi pergerakan organisasi  kepengurusan PWRI Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menyadari begitu banyak organisasi masyarakat yang tidak aktif dan kurang bergairah lagi,  ketika ada aturan batasan terhadap bantuan hibah kepada organisasi. Yang selama ini amat didukung dan dibantu, namun dibeberapa tahun terakhir ini tidak berdaya karena tidak ada lagi sarana prasarana dan biaya operasional," ujarnya saat menerima kunjungan kepengurusan PWRI Prov. Sumbar di ruang Rapat Setdaprov, Senin, 4 Maret 2019.  

Dikatakannya, keberadaan kepengurusan PWRI di Sumbar ini sepasifik. "Ini merupakan mitra dalam  penyelenggaraan daerah. Kita akan mencoba mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa OPD terkait, seperti Biro Aset  soal gedung sekretariat PWRI, dan ketersediaan air, listrik dan dukungan lainnya," ungkapnya. 

Alwis memberikan apresiasi kepada PWRI atas usulan terhadap pejabat yang pensiun agar diupacarakan,  termasuk penghargaan bagi staf yang memasuki usia pensiun. "Hari ini hampir tidak ada penghargaan terhadap seseorang pejabat maupun PNS yang telah mengabdikan diri puluhan tahun dalam berdinas. Untuk kita nanti akan duduk bersama dengan kepala Badan Kepegawai Daerah yang didalam peranannya juga mengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri)," cakapnya. 

Sementara untuk acara pengukuhan kepengurusan PWRI Sumatera Barat silahkan diusulkan dan dikoordinasikan dengan kepengurusan PWRI pusat untuk penyelenggarakannya, pemprov akan mencoba memfasilitaskannya dengan baik.

Ketua terpilih PWRI Sumbar  Rusdi Lubis mengatakan, saat ini yang menjadi persoalan dalam PWRI Sumbar adalah kepengurusan belum dikukuhkan,  tidak ada dukungan dana dalam berbagai kegiatan dan yang paling utama belum ada kantor skretariat yang memadai karena saat ini masih di rumah sekretrlaris. "Perlu juga sebuah kantor yang lebih agak refrensetatif,  misalkan jika ada gedung-gedung yang tidak termanfaatkan lagi,"  harap Rusdi Lubis. 

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir