Baca Juga
PADANG, BijakNews.com -- Wali Kota Padang, Mahyeldi menyatakan sikap menolak keras draft RUU P-KS yang sedang dibahas DPR RI saat ini. Pasalnya, draft RUU P-KS mengancam hilangnya fungsi agama, adat dan sosial budaya, serta peran orang tua dalam mendidik anaknya.
Mahyeldi menjadi Wali Kota pertama di Indonesia yang menolak draft RUU tersebut. Menurutnya, RUU tersebut sepertinya dirancang untuk melindungi kaum LGBT, memberi lampu hijau pada perbuatan zina, dan merusak tatanan keluarga dan hidup berumah tangga.
"Hal tersebut jelas bertentangan dengan agama, serta filososfi orang Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," ujarnya pada wirid bulanan bersama ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang di Mesjid Agung Nurul Iman, Jumat, 1 Maret 2019.
Pada kesempatan tersebut Mahyeldi juga meminta agar seluruh ASN Pemko Padang dapat menjadi mata dan telinga pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan jika terjadi perilaku menyimpang di lingkungannya.
“Semoga dengan niat baik kita bersama menjaga kota ini, kota ini menjadi lebih baik lagi kedepannya, terutama generasi muda yang terlindungi dan kita semua terhindar dari marabahaya,” harapnya.
Sementara itu, Ustadz H. Diflaizar dalam ceramah agamanya mengingatkan semua pihak bahwa generasi muda saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Mereka sedang terancam dan harus segera diselamatkan dengan memperbaiki budi pekerti serta akhlak mereka. "Kita harus selamatkan mereka, sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah," ujarnya.
Ustadz H. Diflaizar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Padang Mahyeldi atas ketegasan sikap menyatakan menolak RUU P-KS tersebut.
(BY/BT/RM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar