Baca Juga
JAKARTA, BijakNews.com -- Putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, geram dengan berita-berita dugaan kecurangan selama proses pemungutan suara pada pemilihan umum 2019. Dia sampai menyebut Komisi Pemilihan Umum tak percaya dengan Yang Maha Kuasa.
"KPU dan seluruh isinya sudah tak percaya Tuhan. Tak percaya lagi suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan enteng para pencurang terus bergembira melakukan kecurangan,meyakini bahwa azab hanya angan-angan orang beriman. Meyakini mereka hanya bisa berucap tak memiliki daya untuk bertindak," kata Hanum Rais melalui akun Twitter @hanumrais.
Pernyataan tersebut muncul setelah membaca berita media VIVA dengan judul Sadis, Suara Prabowo di TPS Depok 148 Ditulis cuma 3.
Kecaman terhadap KPU juga disampaikan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter @FerdinandHutah2.
"Wahai tuan @KPU_ID mengapa banyak data diinput akan tetapi form C1 nya tidak terupload? Maunya kalian apa sih? Sangat penting sekarang @DPR_RI dan @bpkri melakukan angket dan audit atas sistem KPU, jangna sampsi KPU mengumumkan hasil pemilu yang bersumber dari kesalahan (curang)," kata dia.
Lebih jauh, dia mengecam KPU dengan mengatakan anggaran Rp25 triliun hanya menghasilkan kotak kardus dan tukang entri data kardus yang salah entri.
"Pemilu ini terburuk sepanjang Indonesia mengenal demokrasi," kata dia.
Ustaz Tengkuzulkarnain melalui akun Twitter @ustadtengkuzul beberapa waktu yang lalu juga mengkritik KPU dengan keras. "KPU menghitungnya aneh sekali. Masak DKI Jakarta Ibukota tempat kantor KPU baru masuk suara 180 ribuan suara. Sementara Jawa Timur hampir 500.000-an suara sudah masuk. Jawa Tengah malah sudah hampir 1 juta suara. Jawab Barat 200.000-an dan Banten juga secuil. Apa mau bentuk opini...?" kata dia tanggal 20 April.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan seluruh pihak untuk melaporkan kecurangan pemilu melalui jalur hukum dan lembaga yang ditetapkan yakni Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.
"Jangan diselesaikan sendiri. Jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Wiranto.
Menurut Wiranto isu kecurangan dalam pesta demokrasi kerap muncul, baik pada pemilu yang lalu hingga saat ini.
Dia menjelaskan masyarakat memiliki hak untuk berkomentar maupun mengkalkulasi suara pemilu.
Namun, dia meminta seluruh warga untuk tidak keluar dari jalur hukum dan melakukan mobilisasi yang berpotensi menganggu ketertiban masyarakat maupun dan keamanan nasional.
"Kita sudah punya sistem, kita sudah punya aturan, punya aparat-aparat penyelenggara pemilu yang sudah dibakukan. Yang menyangkut kecurangan, ketidakpuasan ada hukumnya, ada lembaganya, mahkamah konstitusi," ujar Wiranto.
Dia juga mengatakan jika ada pihak yang melanggar aturan hukum terkait Pemilu maupun mengganggu ketertiban umum, maka aparat keamanan dari Polri dan TNI siap mengamankan situasi di masyarakat.
Indonesia telah melangsungkan pemilu yang terdiri dari pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada Rabu, 17 April 2019 secara serentak.
Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan tuduhan kepada KPU melakukan kecurangan sistematis merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
"Iya tidak mendasar (tuduhan kecurangan), artinya itulah dampak dari transparansi kerja KPU. Publik bisa mengkoreksi, publik bisa mengkritisi, dan KPU selalu responsif terhadap hak-hak itu," kata Viryan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Menurut Viryan terjadinya kesalahan, seperti salah input data formulir C1 dan hal itu diketahui publik, merupakan bukti KPU telah bekerja dengan sangat transparan.
Menurut Viryan pemilu melibatkan masyarakat dengan beragam latar belakang dan prosesnya transparan. Menurut dia mustahil ada kecurangan sistematis.
"Tidak mungkin itu bisa melakukan kecurangan secara sistematis oleh KPU, tidak mungkin. Silakan saja dicek, misalnya ada tidak dari KPU mendorong supaya dilakukan hal seperti itu. Jelas tidak mungkin," kata dia.
Sementara itu, anggota KPU RI Ilham Saputra mengatakan, daripada meladeni putri Ketua Dewan Kehormatan PAN itu, seluruh personel lembaganya menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Tuhan.
"Alhamdullilah kami tujuh komisioner KPU masih salat 5 waktu. Biar Allah SWT yang menilai. Begitu ya," tutur Ilham, dikutip dari Suara.com, Selasa, 23 April 2019.
Ilham justru meminta Hanum Rais dan pihak mana pun yang menemukan dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019 melaporkan kepada lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu.
"Laporkan ke Bawaslu. Sudah ada kanalnya sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.
(Source: akurat.co/suara.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar