Dewan Pers Minta Pemblokiran Internet di Papua Dicabut

Baca Juga

JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dan para stakeholder terkait bertemu dengan perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam rapat koordinasi, ada permintaan untuk mencabut pemblokiran akses internet di Papua pascakerusuhan.

"Tadi ada permintaan sebaiknya pemblokiran internet di sana dicabut karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mendapat informasi yang benar. Kok seolah-olah ada yang disembunyikan?," ujar Djauhar di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Hal ini disampaikan Djauhar seusai rapat koordinasi membahas strategi penanganan komunikasi publik Papua. Djauhar mengatakan masyarakat nantinya diharapkan bisa memilah informasi dari sumber kredibel. 

"Kalau internet dibuka, biarin aja informasi berkembang. Masyarakat kan sekarang sudah lebih paham mereka mencari informasinya ke media mainstream yang reliable dan teruji," kata Djauhar.

Djauhar menambahkan, dikhawatirkan masyarakat di Papua mendapatkan informasi hoax dari mulut ke mulut. 

"Dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya. Kalau ada internet, mereka mengecek yang sebenarnya seperti apa," ujarnya.

Sumber: detik.com