Tak Mau "Tanya-tanya" Lagi, Gubernur Sumbar Beri Sanksi Tegas OPD Tak Capai Target

Baca Juga

PADANG --  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat terhitung hingga semester satu, terutama yang berdasarkan data masih jauh di bawah target. 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan hal tersebut dalam rapat evaluasi pembangunan semester I tahun anggaran 2019, di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8/2019). 

"Jika ditanya-tanya lagi akan banyak alasan. Karena itu, saya tidak akan bertanya. Namun untuk triwulan III semua harus sesuai target!," tegasnya lagi.

Hadir dalam kesempatan itu Asisten Pembanguan dan Ekonomi, Ir. Benny Warlis, Kepala Bajeuda Zainuddin, Kepala Biro Pembangunan dan Rantau, Kepala OPD,  pejabat eselon III dan bagian keuangan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. 

Lebih lanjut gubernur yang juga politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan bahwa dirinya bersama wakil gubernur (wagub) akan memberi sanksi tegas kepada OPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang salah perencanaan soal anggaran. Sebaliknya, pihaknya akan memberikan apresiasi jika serapan rendah disebabkan efesiensi, namun tidak mengurangi target hasil yang ditetapkan. Ia juga mengingatkan OPD agar segera menyelesaikan semua permasalahan dan target serapan fisik dan keuangan hingga September akhir.

Menurut gubernur, masih ada OPD yang deviasinya terlalu jauh dari target. Realisasi fisik yang ditargetkan 70,73 persen hanya tercapai 46,11 persen. Realisasi keuangan, target 66,92 persen hanya tercapai 40, 73 persen.

"Jika deviasinya di bawah 10 persen, masih bisa dimaklumi. Ini pasti ada yang salah. Tetapi kalau lebih dari itu tidak bisa diterima lagi. Keterlambatan dan rendahnya serapan harus segera perbaiki," tegas gubernur yang juga politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Irwan Prayitno mengatakan, OPD yang capaiannya masih jauh dari target diminta untuk segera menggenjot realisasi di instansinya agar target akhir tahun di atas 95 persen bisa tercapai.

"OPD yang rendah-rendah ini saya beri waktu hingga September. Jika realisasi masih tidak membaik, akan diberikan sanksi tegas agar ini tidak jadi kebiasaan buruk setiap tahun. Tidak ada alasan untuk merealisasikan anggaran, ini tugas kepala OPD untuk segera mengatasi masalah, maksimal deviasi pada September itu hanya 10 persen," tuturnya

Lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, evaluasi yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Sehingga, ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD.

"Insya Allah tidak ada masalah. Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena realiasi ini terkait pengalaman tahun sebelumnya. Di akhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua di atas  95 persen," pungkasnya

Kepala Biro Rantau dan Pembangunan Sumbar Luhur Budianda dalam laporannya menyebutkan total anggaran pembangunan provinsi ini pada 2019 mencapai Rp 7,1 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 4,3 triliun dan belanja langsung Rp 2,7 triliun.

Budi juga menyampaikan bahwa dalam evaluasi semester I tahun ini didapati 10 OPD dengan serapan fisik dan keuangan paling baik. Salah satunya Inspektorat Daerah. Sementara yang belum mencapai target, ada juga 10 OPD. Salah satunya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar. 

(rel/ede)