Baca Juga
PADANG -- Berdasarkan prelist Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2019, Fakir Miskin di Kota Padang berjumlah 53.969 Kepala Keluarga (KK) dari sebanyak 246.151 jiwa. Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini oleh Dinas Sosial.
Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut diantaranya melalui program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tahun 2019 yang pembiayaannya berasal dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksanaan WRSE ini telah disosialisasikan bulan April tahun 2019. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pengadaan barang dengan nilai Rp.3 juta. Peruntukannya diberikan kepada usaha ekonomi produktif (UEP). Melalui bantuan barang yang diberikan, diharapkan peserta program WRSE dapat menambah pendapatan keluarga sekaligus memberdayakan perempuan serta menciptakan wirausaha baru.
Demikian dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi, ketika menyerahkan dana bantuan Pokir DPRD Sumbar di SD O3 Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh, Padang, Minggu (8/9/2019).
Lebih lanjut disebutkan, sesuai dengan Permensos No. 8 tahun 2012, WRSE tidak terpisah dari fakir miskin. Dalam hal ini, wanita yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhak mendapat bantuan dari dana fokir DPRD Sumbar. Bantuan tersebut bervariasi, ada etalase, gerobak sorong, lemari pendingin, peralatan dapur dan sembako.
Bagi WRSE yang telah mendapatkan bantuan tidak boleh keluar dari BDT yang sudah didata oleh tim pendamping sejak bulan April tahun 2019. Selanjutnya akan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang," ujarnya.
Dari jatah sebanyak 5.050 orang penerima manfaat, sampai saat ini baru 700 orang yang telah menerima. Masih banyak lagi yang belum menerima bantuan.
Afriadi berharap kepada tim dari provinsi untuk secepatnya bantuan ini disalurkan, dan diharapkan bulan September tahun 2019 sudah selesai dan tuntas bantuan pokir DRPD Sumbar untuk Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Saleh anggota DPRD Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, dari data anggota DPRD Sumbar yang memberi UEP WRSE tahun 2019 sejumlah Rp.15 miliar lebih akan disalurkan bantuannya untuk modal usaha dalam bentuk barang.
Nama anggota DPRD Sumbar yang memberikan UEP WRSE tersebut antara lain Rahmat Saleh, S Farm, H.Muslim M Yatim Lc, Taufik Hidayat SE, Drs. H. Apris. Hidayat SS, MH dan Albert Hendra Lukman, SE.
"Kepada penerima bantuan dana Pokir DPRD Sumbar, hendaknya usaha yang digeluti semangkin maju dan berkembang. Apa yang kami janjikan di saat berpolitik harus kami ditunaikan karena merupakan kewajiban sebagai anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat," ungkapnya.
(rel/ede)
Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut diantaranya melalui program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tahun 2019 yang pembiayaannya berasal dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksanaan WRSE ini telah disosialisasikan bulan April tahun 2019. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pengadaan barang dengan nilai Rp.3 juta. Peruntukannya diberikan kepada usaha ekonomi produktif (UEP). Melalui bantuan barang yang diberikan, diharapkan peserta program WRSE dapat menambah pendapatan keluarga sekaligus memberdayakan perempuan serta menciptakan wirausaha baru.
Demikian dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi, ketika menyerahkan dana bantuan Pokir DPRD Sumbar di SD O3 Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh, Padang, Minggu (8/9/2019).
Lebih lanjut disebutkan, sesuai dengan Permensos No. 8 tahun 2012, WRSE tidak terpisah dari fakir miskin. Dalam hal ini, wanita yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhak mendapat bantuan dari dana fokir DPRD Sumbar. Bantuan tersebut bervariasi, ada etalase, gerobak sorong, lemari pendingin, peralatan dapur dan sembako.
Bagi WRSE yang telah mendapatkan bantuan tidak boleh keluar dari BDT yang sudah didata oleh tim pendamping sejak bulan April tahun 2019. Selanjutnya akan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang," ujarnya.
Dari jatah sebanyak 5.050 orang penerima manfaat, sampai saat ini baru 700 orang yang telah menerima. Masih banyak lagi yang belum menerima bantuan.
Afriadi berharap kepada tim dari provinsi untuk secepatnya bantuan ini disalurkan, dan diharapkan bulan September tahun 2019 sudah selesai dan tuntas bantuan pokir DRPD Sumbar untuk Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Saleh anggota DPRD Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, dari data anggota DPRD Sumbar yang memberi UEP WRSE tahun 2019 sejumlah Rp.15 miliar lebih akan disalurkan bantuannya untuk modal usaha dalam bentuk barang.
Nama anggota DPRD Sumbar yang memberikan UEP WRSE tersebut antara lain Rahmat Saleh, S Farm, H.Muslim M Yatim Lc, Taufik Hidayat SE, Drs. H. Apris. Hidayat SS, MH dan Albert Hendra Lukman, SE.
"Kepada penerima bantuan dana Pokir DPRD Sumbar, hendaknya usaha yang digeluti semangkin maju dan berkembang. Apa yang kami janjikan di saat berpolitik harus kami ditunaikan karena merupakan kewajiban sebagai anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat," ungkapnya.
(rel/ede)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar