Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Kinerja BPJS Kesehatan terus mendapat sorotan dari masyarakat. Pemerintah masih menarik untuk memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pasalnya, sejak awal berjalan, BPJS Kesehatan selalu defisit.
Tampak pemerintah terlihat kesulitan menambal defisit tersebut. Peserta terbaru, pemerintah memutuskan untuk menaikkan jumlah peserta sebanyak 100 persen.
Cara ini digadang-gadang bisa menyehatkan kembali BPJS Kesehatan yang tekor.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengatakan momentum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sangat tidak tepat, sebab dilakukan di masa pandemi. Yaitu di saat Pendapatan masyarakat meningkat drastis.
Alih-alih melimpahkan kepada masyarakat, Faisal mengatakan dibutuhkan pemerintah bisa mengambil cara lain untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.
Salah satunya adalah dengan mengeluarkan anggaran Kementerian Pertahanan yang terlalu besar.
“Di tengah pandemi ini, Kementerian Pertahanan memiliki anggaran terbesar di APBN. Dan tahun depan dinaikkan. Kok naikkan anggaran yang sudah tinggi kok gampang. Tapi untuk bayar tunggakan BPJS Kesehatan itu dibayar-tahun. Di mana hati pemerintah ke rakyat? " mengungkapkan Faisal dalam Webinar "Mengurai Benang Kusut JKN: Apa Kata Para Ahli?", Sabtu, 18 Juli 2020.
Dalam APBN 2020, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini mendapat anggaran sebesar Rp 131 triliun.
Anggaran tersebut merupakan yang terbesar dari seluruh kementerian yang ada.
Kemudian saat terjadi pandemi COVID-19, anggaran tersebut disesuaikan menjadi Rp 122 triliun.
Meski sudah berhasil menangani COVID-19, namun Kementerian Pertahanan tetap memiliki pagu anggaran paling tinggi.
Hanya selisih tipis dengan Kementerian PUPR yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 120 triliun.
Meski menurut Faisal, anggaran Kemenhan akan dinaikkan dalam pagu APBN 2021 menjadi Rp 129 triliun.
“Ambil itu (dana) dari Kementerian Pertahanan yang Rp 122 triliun. Memangnya kita melawan COVID-19 dengan persenjataan yang canggih? Kan enggak mati. Ini pemerintah masih mau belanja alutsista Rp 19 triliun. Gimana ?, ”tegasnya.
Seperti diketahui, sejak pertama kali dijalankan pada 2014, BPJS Kesehatan telah mencatatkan defisit sebesar Rp3,3 triliun. Jumlah tersebut terus membengkak pada tahun berikutnya.
Pada 2015, defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat drastis menjadi Rp 5,7 triliun.
Lalu, tahun berikutnya lebih tinggi menjadi Rp 9,7 triliun dan Rp 9,8 triliun. Meski pada 2018 turun tipis menjadi Rp 9,1 triliun, pada 2019 defisit BPJS Kesehatan kembali meroket menjadi Rp 15,5 triliun.
(Sumber: Kumparan.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar