Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan aparat keamanan dalam mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengucurkan dana hibah untuk pengamanan pilkada serentak 2020. Dana tersebut diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sumbar yang ditandai dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Gubernur bersama Kapolda di Istana Gubernuran.
Jumlah hibah yang diserahkan tersebut sebesar Rp18.273.195.000 termasuk untuk 6 Polres yang tidak menyelenggarakan Pilkada Bupati/ Wali Kota. 6 Polres tersebut antara lain Padang, Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto, Payakumbuh dan Kepulauan Mentawai.
Proses penetapan dana hibah tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penetapan Dana Hibah, dengan melalui tahapan, yakni pengajuan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Polda Sumbar sebesar Rp21.269.647.000.
Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, menekankan kepada seluruh jajarannya agar mengelola dana tersebut dengan bersih, transparan dan akuntabel.
Hal itu bertujuan untuk menghindari permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari.
"Kami ingatkan kembali pada jajaran kami untuk tertib administrasi, jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan," tegasnya.
Menurutnya, keamanan pelaksanaan Pilkada harus berkerjasama dengan seluruh komponen, terutama masyarakat Sumbar sendiri.
"Terimakasih kepada Pemprov Sumbar atas dukungan anggaran dan akan kami pertanggungjawabkan," sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap dana hibah tersebut dapat membuat pelaksanaan Pilkada lebih baik lagi. Dijelaskan Gubernur Sumbar, pelaksanaan Pilkada bukan hanya saat pencoblosan saja, namun ada tahapan sebelum dan juga sesudahnya.
"Mudah-mudahan mencukupi kebutuhan, keamanan dan keselamatan untuk menghasilkan Pilkada yang sesuai dengan aturan," harap Irwan Prayitno.
hms-sumbar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar