Komisi I DPRD Padang Hearing dengan Camat, Elly Thrisyanti: Jangan Sampai Ada Silpa Lagi

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Komisi I DPRD Padang melakukan pertemuan dengan camat se - Kota Padang, Kamis, 7 Januari 2021 yang juga melibatkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan mitra kerja lainnya. 

Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, pihaknya ingin mengetahui berapa persen tercapai oleh tiap-tiap kecamatan program yang telah disusun yang dananya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum).

"Dari 11 Kecamatan, alhamdulillah sebagian terealisasi programnya dengan memakai dana DAU meskipun pada setengah perjalanan dialihkan ke penanganan corona," ujar kader Gerindra ini. .

Ia mengatakan, meskipun ada Silpa pada beberapa kecamatan, itu karena berbagai kendala yang dialami dan dana masuk ke kas daerah. Ia mengatakan, Komisi I tidak mempersoalkan hal itu. "Kita berharap, di 2021 ini semua program yang akan dilaksanakan terealisasi dengan baik. Jangan sampai ada Silpa lagi," ucap mantan Ketua DPRD Padang ini.

Ia juga menyorot banyaknya Plt di kelurahan. Komisi I minta Pemko segera mengisi kekosongan di kelurahan tersebut dan melakukan evaluasi ASN yang numpuk di beberapa tempat. Untuk itu, Komisi I meminta merekrut tenaga dan honornya dibicarakan dengan pimpinan. "Kita minta Bidang Pemerintahan koordinasi dengan BKPSDM soal hal ini. Agar kekosongan tak lagi terjadi. Jangan dibiarkan saja," paparnya

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang, Edi Hasymi mengatakan, dari 11 Kecamatan di Padang, rata-rata penggunaan dana DAU terstruktur dan programnya terealisasi baik. Meskipun dihadang Covid 19, program penanganan dan lainnya teratasi.

"Kita sangat apresiasi camat semuanya dan minta agar koordinasi terus dengan semua pihak. Agar program yang akan dijalankan maksimal hasilnya dan kekurangan bisa dicarikan jalan keluarnya," ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.

Soal banyaknya Plt di kelurahan saat ini, kata Edi, sebagian telah terisi dan hanya beberapa tinggal. Sisanya itu, pemko masih menanti izin pusat untuk pelantikan. "Kita sifatnya menanti. Untuk penerimaan tenaga baru baik honor dan kontrak, kita akan lihat regulasinya dulu dan akan kita sampaikan pada atasan. Jika memungkinkan dan aturannya dibolehkan kita siap jalankan," paparnya.

(06)