Gara-gara SIPD, Budi S: Kalau Berlangsung Lama, Berdampak ke Perekonomian

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengatakan, diterapkannya Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengakibatkan terhalang uang persedian (UP).

Untuk itu, kata Budi Syahrial, diperlukan keberanian kepala daerah mengeluarkan kebijakan mengatasi persoalan yang timbul terkait dengan SIPD tersebut.

"Dengan tidak selesai sistimnya, maka SIPD tidak selesai, bukan kesalahan daerah, karena  mungkin kondisional di Indonesia. Maka kami sudah menanggung sendiri biaya reses, hanya gaji memang sudah masuk," ujar Budi Syahrial ketika ngopi bareng dengan wartawan di kantin DPRD Padang, Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Budi Syahrial, perlu kebijakan pemerintah Kota Padang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Walaupun itu terjadi di seluruh Indonesia, karena stagnasi sistim, apa selesai saja masalah. Persoalannya nyali dari kepala daerah," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra.

Dikatakan Budi Syahrial, pihaknya perlu mendorong Pemko bersama pihak terkait melakukan konsesus dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Faktanya, pembayaran gaji Januari dan Februari menggunakan kebijakan dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Budi Syahrial.

Ditegaskannya, pihaknya akan memanggil pihak Pemko Padang dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan belum adanya keluar uang persedian (UP).

"Kalau peristiwa ini terus berlangsung lama- lama, akan berdampak kepada perekonomian, terjadi perekonomian mandek di Kota Padang khususnya, karena tidak ada beredar uang di tengah masyarakat," ujar Budi

(07)