Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menciptakan pemilu berkualitas dan berkeadilan.
Harapan itu disampaikan Koordinator Divisi (Kordiv), Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubmas) Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Kom, yang menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Keagamaan di Sumbar, yang digelar Bawaslu Sumbar, Minggu (4/12/2022) di Hotel Truntum Padang.
"Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Karena itu, kuatnya pencegahan perlu dibarengi dengan kuatnya penindakan atas adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 93 huruf B Undang Undang No. 7 tahun 2017," jelas Muhammad Khadafi dalam diskusi yang dipandu oleh Rinto Amartaguna.
Dijelaskan Khadafi sapaan akrab Presiden Mahasiswa STMIK Jayanusa 2006-2009, saat ini tahapan Pemilu 2024 tengah berjalan verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu. Penetapan parpol yang menjadi konstituen Pemilu dijadwalkan pada 14 Desember 2023.
"Setelah itu, tahapan Pemilu akan memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini menjadi sangat penting, karena jumlah pemilih akan menentukan jumlah calon legislatif dan jumlah surat suara yang akan dicetak. Bahkan satu suara pemilih, akan menentukan keterpilihan seorang calon legislatif, bahkan calon presiden," terang Khadafi, yang merupakan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh periode 2018-2022 ini.
Lebih lanjut Khadafi menyampaikan, mengingat begitu pentingnya tahapan pemutakiran data pemilih, maka tim akan mengunjungi calon pemilih satu per satu ke kediamannya untuk memverifikasi data kependudukannya. Karena, bagi Provinsi Sumatera Barat, data pemilih yang terakhir adalah pada pemilihan Gubernur Sumbar pada 2019 lalu. Dan setelah itu, tentu ada pemilih yang meninggal atau perpindahan penduduk sehingga terjadi penambahan jumlah calon pemilih.
"Nah, dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini akan dilakukan pembaharuan data kependudukan sehingga didapatkan kepastian jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 nanti. Kita mengimbau masyarakat memberikan data yang benar ketika dikunjungan petugas pemutakhiran data pemilih, karena ini juga sekaligus mengurangi potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ungkap Khadafi.
Khadafi juga menegaskan bahwa potensi pelanggaran terbesar dalam tahapan pemilu, terjadi saat masa kampanye. Karena saat itu, siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif sudah ditetapkan partai berikut nomor urutnya.
"Karena, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bagi Bawaslu, sekecil apapun laporan yang masuk, pasti akan ditindaklanjuti," pungkas Khadafi.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH. MK.n, saat membuka sosialisasi menegaskan bahwa tugas utama Bawaslu adalah bertanggungjawab melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu, melakukan proses pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan ketiga, melakukan proses penindakan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai pelangggaran dari ketentuan Undang Undang.
"Tugas besar ini tentu tidak bisa dijalankan secara maksimal, tanpa bantuan lembaga dan organisasi di luar Bawaslu. Hal ini karena keterbatasan jumlah anggota Bawaslu yang hanya 5 orang. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap netralitas aparatur pemerintahan, TNI dan Polri. Karena itu diharapkan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan minimal di lingkungannya serta memberikan informasi pada Bawaslu," papar Alni.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Karena itu, Bawaslu melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan yang dinilai sebagai potensi mitra strategis Bawaslu untuk aktif melakukan pengawasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khusus di Sumatera Barat.
"Dalam tahun 2022 ini, Bawaslu Sumbar sebelumnya telah melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif bersama beberapa unsur dan kelompok masyarakat, seperti kalangan perempuan, Disabilitas, OKP, pemilih pemula serta komunitas dan profesi di Sumbar.
"Untuk pencegahan potensi kerawanan pemilu itu, Bawaslu merasa penting melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat yang dinilai memiliki pengaruh bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengawasi jalannya tahapan pemilu," pungkas Karnalis. (ms/ald)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar