FGD Evaluasi Pilkada KPU Sumbar, Ida Budhiati: Jadikan Memilih Kewajiban, Bukan Hak Warga Negara

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Tim Pakar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati, memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian, baik dalam dimensi tahapan maupun non-tahapan.

Menurut Ida Budhiati, secara umum penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah berjalan dengan baik. Namun, ia menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak terkait.

“Penyelenggaraan sudah bagus, tetapi mengapa partisipasi pemilih masih rendah? Ini yang harus kita cari solusinya bersama,” ujarnya, saat menjadi narasumber FGD di KPU Sumbar, di salah satu hotel di Padang, Kamis (20/2), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Ida Budhiati memberikan apresiasi kepada Sumbar yang dinilai berhasil dalam melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang efektif agar pemilih lebih memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi.

Dalam diskusi yang hangat tersebut, berbagai masukan dari peserta FGD, dan juga mengusulkan berbagai gagasan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Salah satu masukan yang disampaikan berasal dari media, Novrianto, yaitu perlunya peningkatan anggaran sosialisasi. Menurutnya, dana sosialisasi yang memadai dapat mendongkrak partisipasi pemilih dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

Kemudian, menyoroti pentingnya tindakan objektif dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menyatakan, bahwa DKPP harus bertindak secara objektif dalam menangani pelanggaran yang terjadi, tanpa adanya unsur subjektivitas.

“Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu,” ujar Novrianto yang akrab disapa Ucok itu. 

Dengan berbagai evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan dalam FGD ini, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat lebih baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. (*)