Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Pembahasan ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah kota selama setahun terakhir sekaligus mengukur pencapaian visi dan misi yang diusung oleh Wali Kota sebelumnya, Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar.
Evaluasi ini juga menjadi pijakan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dalam merancang kebijakan ke depan.
Pembahasan yang berlangsung sejak 11 hingga 14 Maret 2025 dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) IV bersama mitra kerja terkait. Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan janji-janji kampanye yang telah diusung sebelumnya.
“Beberapa program memang telah berjalan dengan baik, namun ada juga yang masih membutuhkan perhatian lebih. Evaluasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintahan baru dalam mengoptimalkan kebijakan lima tahun ke depan,” ujar H. Iskandar, Jumat (14/3/2025).
DPRD Soroti Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Honorer
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan LKPJ kali ini adalah sektor pendidikan, terutama kesejahteraan guru honorer. H. Iskandar menegaskan bahwa masih ada guru honorer yang menerima gaji sangat rendah, bahkan hanya Rp250 ribu per bulan, dengan pencairan yang sering terlambat hingga 3-4 bulan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. DPRD berkomitmen memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka lebih termotivasi dalam mendidik generasi muda,” tegasnya.
Pariwisata Menjelang Libur Lebaran: Pungli dan Harga Kuliner Jadi Sorotan
Selain pendidikan, DPRD juga menyoroti sektor pariwisata, yang menjadi andalan ekonomi Kota Padang. Menjelang libur Lebaran, kunjungan wisatawan diprediksi meningkat, sehingga DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, termasuk kebersihan, keamanan, serta labelisasi makanan di destinasi wisata.
“Jangan sampai ada lagi pungli di objek wisata atau harga kuliner yang melambung tinggi. Dinas terkait harus melakukan pengawasan ketat agar wisatawan merasa nyaman,” ujar Iskandar.
Capaian Pemko Padang di Tahun 2024
Meski ada berbagai catatan evaluasi, DPRD juga mengapresiasi sejumlah pencapaian positif Pemerintah Kota Padang di tahun 2024, antara lain:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 83,98 (2023) menjadi 84,34 (2024), tertinggi di Sumatera Barat.
-Angka harapan hidup meningkat dari 74,94 tahun menjadi 75,20 tahun.
-Angka harapan lama sekolah naik dari 16,56 tahun menjadi 16,57 tahun.
-Penurunan angka stunting dari 24,2% (2023) menjadi 17,29% (September 2024).
-2.888 penyandang disabilitas menerima manfaat dari program kesejahteraan sosial.
-Pembangunan Pasar Raya Fase VII selesai dan berfungsi penuh, mendukung perekonomian masyarakat.
-Total investasi yang dihimpun mencapai Rp3,65 triliun, menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Pengelolaan Inflasi dan Upaya Pengentasan Kemiskinan
Anggota Pansus IV, Muhammad Khalidi Al Khair, menambahkan bahwa meskipun ada banyak pencapaian positif, pengelolaan inflasi masih menjadi tantangan yang harus diperhatikan ke depan. Saat ini, inflasi Kota Padang berada dalam kisaran 0,87% hingga 3,45%, sementara upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan investasi tetap menjadi prioritas.
Program BPJS Kesehatan Gratis: Akses Pelayanan Kesehatan yang Lebih Mudah
DPRD Kota Padang juga membahas program BPJS Kesehatan Gratis, yang memberikan layanan rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, dan layanan medis lainnya bagi masyarakat. DPRD memastikan bahwa bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan, BPJS tetap bisa aktif dalam keadaan darurat, dengan jaminan bahwa pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.
Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Bersih
Ketua DPRD Kota Padang sekaligus Koordinator Pansus IV, Muharlion, menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang diusung Wali Kota Fadly Amran,” tegasnya.
Kesimpulanya: Evaluasi sebagai Dasar Kebijakan Masa Depan
Meskipun pembahasan LKPJ 2024 belum menghasilkan kesimpulan final, DPRD menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka semata,” tutup H. Iskandar.
Hadir dalam pembahasan ini antara lain Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi IV H. Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, Sekretaris Erianto, serta anggota DPRD lainnya, termasuk H. Mulyadi Muslim, H. Hendrizal, Dewi Susanti, Donal Ardi, M. Fautiaz Fauzi, H. Rusdi, M. Khalidi Al Khair, Irwandi, dan Erismiarti.
DPRD Kota Padang berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Fadly Amran dan Maigus Nasir dapat terus mendorong pembangunan Kota Padang yang lebih maju, sejahtera, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
ADV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar